Bersamaankrisis tersebut, menyebar isu bahwa pemerintah Orde Baru melakukan praktik KKN besar-besaran. Lama kelamaan, karena krisis tidak juga mereda dan pemerintah dinilai tidak cakap dalam mengatasi situasi di dalam negeri, ditambah ada banyaj penyelewengang praktik pemerintahan Pak Harto, baik di bidang politik, hukum dan peradilan, maka KrisisEkonomi Politik Masa Orba. WAKTU mungkin merupakan satu-satunya bukti bahwa krisis moneter pada tahun 1997-1998 memang benar ada. Masalah ini terjadi akibat investor asing yang menjadi lakon utama. Mulailah muncul silih berganti dari kemerosotan angka peningkatan laju pertumbuhan dari negara lainnya yang terus berkembang. Krisistersebut terjadi akibat terdapat banyak ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Orde Baru. Seperti kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan oterlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). Namun pada saat itu, kekuasaan kehakiman Berikutini runtutan kejadian berakhirnya masa Orde Baru, mulai dari krisis multidimensional, gerakan mahasiswa, dan pengunduran Presiden Soeharto. 1. Krisis Multidimensional. Krisis ini dapat diartikan sebagai kondisi yang genting pada suatu negara dalam berbagai bidang, baik itu moneter, ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan. FormatTersedia. Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd. Tandai sebagai konten tidak pantas. Unduh sekarang. Simpan Simpan Krisis Sosial Pada Masa Akhir Pemerintahan Orde Ba Untuk Nanti. 100% (1) 100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara) 1K tayangan 6 halaman. Krisistersebut tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga membawa gejolak pada politik Indonesia yang menyebabkan lengsernya Orde Baru. Krisis moneter tahun 1998 lalu, sebenarnya berbeda dengan krisis ekonomi akibat pandemi covid-19 yang terjadi saat ini. Krisis tahun 1998 lalu membawa trauma tersendiri bagi Indonesia karena cRvKx. Pemberontakan PKI ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - Di pengujung 1950-an, Republik Indonesia kembali diguncang krisis keuangan. Pada awal dekade itu, krisis serupa juga pernah menyerang. Tapi kali ini, keguncangan finansial tampaknya lebih fatal. Presiden Sukarno beserta perangkat pemerintahannya pun memberlakukan kebijakan darurat agar perekonomian negara tidak pemotongan nilai mata uang hingga redenominasi penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengurangi nilai tukar diterapkan. Namun, kian rumit dan panasnya situasi politik membuat upaya perbaikan moneter menjadi kurang maksimal, ditambah lagi dengan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September G30S 1965 yang akhirnya menumbangkan rezim Orde gagal mengulangi keberhasilan menjinakkan krisis ekonomi sebelumnya. Kala itu, strategi gunting uang yang diterapkan pemerintah membuahkan hasil gemilang. Tapi, kali ini tidak. Gara-Gara Ekonomi Terpimpin Pemerintahan Sukarno menerapkan sistem ekonomi terpimpin yang merupakan turunan dari sistem politik yang digunakan di Indonesia menjelang dekade 1960-an itu, yakni Demokrasi dalam buku Ekonomi Indonesia 2017 menjelaskan, sistem ekonomi terpimpin mendalilkan bahwa negara harus berperan untuk “memimpin” ekonomi nasional melalui dibentuknya jalur-jalur pengaturan dan komando yang tegas terhadap sektor-sektor utama. Dan, semuanya itu didasarkan pada satu rencana nasional yang komprehensif hlm. 95.Dengan kata lain, pemerintah pusat mengontrol penuh jalannya perekonomian negara. Semasa penerapan sistem ekonomi terpimpin, kata Mohammad Hatta, “Rakyat tidak lagi berekonomi, melainkan mengerjakan ekonomi menurut perintah dan disiplin.” Sistem ekonomi terpimpin dianut negara-negara Blok Timur, macam Rusia atau Cina. Sukarno kala itu juga cenderung mendekat kepada Blok Timur ketimbang negara-negara Blok Barat yang liberal. Ia menolak mentah-mentah bantuan dari Amerika Serikat. Bahkan, atas perintah presiden, Indonesia menarik diri dari keanggotaan IMF dan Bank Salim melalui buku Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir 1966-1982 2005 suntingan Hadi Soesastro dan kawan-kawan menuliskan, sistem ekonomi terpimpin sangat bergantung kepada orientasi politik otoritas penguasa hlm. 67. Pembangunan tidak sepenuhnya berkembang karena uang negara lebih banyak ditujukan bukan untuk kepentingan ganyang Malaysia dan upaya perebutan Irian Barat yang digalakkan Bung Karno pada awal-awal dekade 1960-an mengakibatkan anggaran keuangan negara tersedot untuk kepentingan non-ekonomi itu, yang kemudian memantik guncang perekonomian negara. Doktrin ekonomi terpimpin telah menguras potensi ekonomi Indonesia karena digunakan untuk membiayai proyek-proyek politik pemerintah. Menurut data Bank Indonesia BI dalam “History of Monetary Period 1959-1966”, sepanjang periode 1960-1965, pertumbuhan Produk Domestik Bruto PBD sangat rendah. Laju inflasi teramat tinggi hingga mencapai 635 persen pada 1966. Investasi pun merosot Nekat Atasi Krisis Pemerintah segera melakukan kebijakan pengetatan moneter agar negara tidak semakin terbenam dalam krisis. Sanering atau pemotongan nilai mata uang mulai diterapkan terhitung sejak 25 Agustus 1959. Uang pecahan 500 dan rupiah diturunkan nilainya 10 persen, menjadi 50 rupiah dan 100 rupiah. Dengan kata lain, nilai uang dipangkas hingga 90 oleh pemerintah disebut dengan istilah “penyehatan uang”—ditempuh untuk mencegah inflasi semakin tinggi, mengendalikan harga, meningkatkan nilai mata uang, dan memungut keuntungan tersembunyi dari tulis Hariyono dalam Penerapan Status Bahaya di Indonesia Sejak Pemerintah Kolonial Belanda hingga Pemerintah Orde Baru 2008, sanering dilakukan juga untuk mengurangi jumlah persediaan dan peredaran uang, dari 34 miliar rupiah menjadi 21 miliar rupiah hlm. 271.Namun, sebagian kalangan ternyata belum siap dengan kebijakan yang terbilang ekstrem ini. Disebutkan Anna Fauziah Diponegoro dalam Harta Bumi Indonesia 2007, banyak orang yang pingsan, bahkan meninggal mendadak karena syok, akibat penerapan sanering hlm. 110.Sanering juga menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis karena pemotongan nilai uang tidak diikuti dengan penurunan harga-harga barang. Artinya, nilai uang terhadap barang berubah menjadi lebih kecil lantaran yang dipotong adalah para spekulan dan profitur membuat keadaan semakin runyam. Sehari sebelum kebijakan diterapkan, mereka memborong aset-aset milik masyarakat yang belum paham soal sanering. Setelah sanering diterapkan, uang yang diterima sudah turun lainnya, pemerintah membekukan 90 persen giro dan deposito di bank di atas rupiah dan menukarnya dengan surat utang. Bersamaan dengan itu, dilakukan devaluasi dari 11,4 rupiah menjadi 45 rupiah per dolar AS. Boediono dalam bukunya menilai, ini langkah “tanggung” karena di pasar bebas waktu itu kurs sudah mencapai sekitar 150 rupiah per dolar AS hlm. 100. Beberapa kebijakan moneter penting pemerintah yang amat krusial itu ternyata sama sekali tidak melibatkan pihak Bank Indonesia BI. Merasa dilangkahi, Gubernur BI saat itu, Loekman Hakim, mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Sukarno. Begitulah sistem ekonomi terpimpin. Pemerintah memegang penuh kendali perekonomian negara. Bahkan, terkesan ada tekanan cukup kuat untuk membatasi kewenangan BI sebagai bank sirkulasi dan penjaga stabilitas moneter. Upaya Gagal, Presiden Terjungkal Ternyata, sanering dan kebijakan moneter lainnya yang diterapkan pemerintahan Sukarno menjelang berakhirnya tahun 1959 itu tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Perekonomian masih limbung, laju inflasi kurang bisa dibendung, harga-harga barang pun kian lagi, memasuki dekade 1960-an, Presiden Sukarno gencar melakukan gebrakan yang justru semakin membuat situasi politik tidak menentu, yakni kampanye ganyang Malaysia dan pembebasan Irian Barat Papua. Keuangan negara pun kian guncang karena tersedot untuk membiayai misi-misi politik 1961, kondisi moneter nasional semakin parah. Terjadilah hiperinflasi yang ditandai dengan laju inflasi yang sangat tinggi, bisa di kisaran 100 persen atau bahkan data yang tertulis dalam The Indonesian Economy Facing a New Era? 1966 karya J. Panglaykim & Arndt, sejak 1961, tingkat persentase inflasi lebih tinggi daripada jumlah uang yang beredar. Tahun 1961, peredaran uang meningkat 41 persen, sementara laju inflasi 156 persen. Situasi ini semakin parah dari tahun ke tahun. Puncaknya terjadi pada 1965, tingkat edar uang naik hingga 161 persen dengan inflasi yang menembus angka 592 persen hlm. 60.Pemerintah bahkan mengalami defisit anggaran, dari 29,7 persen pada 1961, kemudian berturut-turut 38,7 persen 1962, 50,8 persen 1963, 58,4 persen 1964, hingga 63,4 persen 1965.Indonesia berada di titik nadir. Di tengah situasi ekonomi dan politik yang amat buruk, pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengurangi nilai tukar. Pada 13 Desember 1965, diterbitkan pecahan uang baru 1 rupiah yang memiliki daya beli setara dengan dengan sanering, redenominasi tidak mengurangi nilai mata uang tersebut sehingga tidak mempengaruhi harga barang. Tujuan redenominasi pada intinya adalah untuk menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dalam tetap saja timbul kebingungan di masyarakat. Redenominasi juga punya kelemahan, apalagi jika diterapkan di negara luas seperti Indonesia dengan masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman barang-barang menjadi simpang-siur karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah ihwal redenominasi. Adaptasi harga barang di daerah-daerah sangat lambat. Beredarnya dua jenis uang pada saat yang bersamaan, uang lama dan uang baru, memicu munculnya masalah bertambah pelik karena saat itu Indonesia sedang dilanda keguncangan setelah peristiwa G30S 1965. Kecemasan masyarakat atas gejolak politik dan situasi ekonomi yang kian memburuk menambah krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Gelombang demonstrasi pun dilakukan sejak awal keduakalinya dalam waktu kurang dari 7 tahun, rezim Orde Lama gagal mengatasi krisis. Kuatnya sentimen dan pertarungan kepentingan politik kian meluruhkan pengaruh Sukarno, hingga akhirnya sang presiden pun terjungkal dari takhtanya. - Ekonomi Penulis Iswara N RadityaEditor Ivan Aulia Ahsan Apakah anda masih ingat apakah orde lama, orde baru, ataupun masa reformasi? Mendengar kata itu anda akan mengingat banyak kejadian yang telah terjadi di Indonesia ini, yaitu banyaknya kelompok faham ideologi lain yang menyebabkan munculnya aksi-aksi pemberontakan di Indonesia pada waktu itu. Untuk lebih jelasnya, kita langsung bahas ke materi saja. Penjelasan dan Sejarah Masa Orde Lama Masa Orde lama adalah masa dimana kondisi pada politik dan keamanan dalam negeri sedang dipenuhi oleh berbagai kekacauan dan kondisi sosial-budaya yang berada didalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah beraturana berubah menjadi masyarakat merdeka bebas. Masa orde lama merupakan masa pencarian dalam bentuk penerapan Pancasila terutama pada sistem kenegaraan. Pancasila akan diterapkan dalam bebagai bentuk yang berbeda-beda pada saat masa orde lama. Pada masa orde lama itu terdapat 3 periode dalam penerapan Pancasila yang berbeda itu, yang pertama adalah periode 1945-1950, kedua adalah periode 1950-1959, dan yang terakhir adalah periode 1959-1966. 1 Masa Orde Lama Periode 1945-1950 Pada masa periode ini, penerapan dari Pancasila sebagai dasar negara dan untuk pandangan hidup sedang menghadapi berbagai masalah. Terdapat upaya-upaya untuk mengganti dasar Negara pada waktu itu yaitu Pancasila dan mengganti pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut dapat terlihat dari munculnya berbagai gerakan-gerakan dari pemberontak yang tujuannya untuk dapat menganti Pancasila dengan ideologi lainnya dari pemikiran berbeda. Ada dua kejadian pemberontakan yang terjadi pada masa periode ini yaitu Pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia PKI Pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini telah dipimpin oleh Muso. Tujuan dari pembentukan PKI itu utamanya adalah untuk dapat mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi tentang komunis. Dengan kata lain, aksi pemberontakan tersebut direncanakan untuk dapat mengganti Pancasila dengan suatu paham komunis. Tapi kemudian aksi pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. Sumber gambar Pemberontakan oleh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Pemberontakan oleh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia yang dipimpin Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Aksi dari pemberontakan ini ditandai dengan pendirian kelompok Negara Islam Indonesia NII yang di bentuk oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuan utama dari pendirian Negara Islam Indonesia NII adalah untuk dapat mengganti Pancasila yang sebagai dasar negara dengan dasar Negara yang mengikuti syari’at Islam. Upaya-upaya penumpasan pemberontakan ini telah memakan waktu yang cukup lama. Kemudian pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo dan para pengikutnya baru dapat ditangkap. Sumber gambar 2 Masa Orde Lama Periode 1950-1959 Pada periode ini, dasar Negara yang diterapkan masih tetap Pancasila, akan tetapi didalam penerapan sehari-hari lebih diarahkan seperti pada ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dan diketahui didalam penerapan sila keempat Pancasila yang sudah tidak lagi berjiwa musyawarah dan mufakat, melainkan sudah menerapkan suara terbanyak voting. Didalam periode ini, bentuk persatuan dan kesatuan sedang mendapatkan tantangan yang berat dengan munculnya berbagai aksi pemberontakan, yang pertama adalah Republik Maluku Selatan RMS, kemudian Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia PRRI, dan yang terakhir adalah Perjuangan Rakyat Semesta Permesta yang mempunyai tujuan agar dapat melepaskan diri dari naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Pada bidang politik, sikap demokrasi berjalan lebih baik karena sudah terlaksananya pemilu pada tahun 1955 yang dianggap paling bersikap demokratis. Tetapi kemudian anggota Konstituante hasil pemilu tersebut tidak dapat menyusun sesuai Undang-Undang Dasar seperti yang diharapkan. Hal itulah yang telah menimbulkan terjadinya krisis politik, krisis ekonomi, dan juga krisis keamanan, yang akhirnya pemerintah segera mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Isi dari Dekrit Presiden Tahun 1959 Untuk segera membubarkan lembaga Konstituante Menjadikan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 menjadi tidak berlaku Mengaktifkan kembali Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Kesimpulan Terjadinya Masa Orde Lama Periode 1950-1959 Kesimpulan yang dapat ditarik dari suatu penerapan Pancasila pada periode ini adalah bahwa Pancasila yang diarahkan seperti ideologi liberal ternyata tidak dapat menjamin stabilitas pada pemerintahan. 3 Masa Orde Lama Periode 1956-1965 Periode ini juga dikenal sebagai bentuk periode demokrasi yang terpimpin karena pada masa ini demokrasi bukan berada pada kekuasaan yang dipegang rakyat sehingga yang memimpin demokrasi adalah nilai-nilai dari Pancasila tetapi tetap berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Kemudian terjadilah beberapa penyimpangan penafsiran terhadap dasar Negara Pancasila didalam konstitusi. Akibatnya Presiden Soekarno menjadi otoriter yaitu mengangkat diri menjadi presiden seumur hidup, kemudian menggabungkan Nasionalis, Agama, serta Komunis, yang pada akhirnya tidak cocok bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kebenaran itu terbukti dengan adanya kemerosotan moral pada sebagian masyarakat yang sudah tidak lagi hidup dengan bersendikan nilai-nilai Pancasila, serta berusaha untuk dapat menggantikan Pancasila dengan paham ideologi lain. Didalam periode ini juga terjadi suatu Pemberontakan oleh Partai komunis Indonesia PKI yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh Aidit. Tujuan dari aksi pemberontakan ini adalah untuk dapat kembali mendirikan Negara Soviet di Indonesia kemudian dapat mengganti Pancasila dengan suatu paham komunis. Pada akhirnya, pemberontakan ini bisa digagalkan dan semua pelaku yang tergabung pada Partai Komunis Indonesia PKI berhasil ditangkap kemudian mereka dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Penjelasan dan Sejarah Masa Orde Baru Pada era demokrasi yang terpimpin di bawah kepimpinan Presiden Soekarno sudah mendapat banyak tamparan yang sangat keras ketika terjadinya suatu peristiwa pada tanggal 30 September 1965, yang dapat disinyalir bahwa didalangi oleh Partai Komunis Indonesia PKI. Pemberontakan yang didalangi PKI tersebut telah membawa akibat yang sangat fatal bagi Partai Komunis Indonesia PKI, yakni dengan tersisihkannya partai tersebut dari satu arena perpolitikan yang ada di Indonesia. Begitu juga dengan kepemimpinan Presiden Soekarno yang pada saat itu berkedudukan di Indonesia sebagai Pimpinan Besar Revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia yang secara pasti sedikit demi sedikit dari kekuasaannya akan dikurangi bahkan akan dilengserkan dari jabatan sebagai seorang Presiden pada tahun 1967, kemudian sampai pada akhirnya ia dapat tersingkir dari arena perpolitikan nasional Indonesia. Sumber gambar Era yang baru didalam pemerintahan Indonesia dimulai setelah melalui masa ketransisian yang singkat yaitu antara tahun 1966-1968, ketika seorang Jenderal Soeharto dapat dipilih menjadi seorang Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan suatu konsep yaitu Demokrasi Pancasila. Visi utama dari pemerintahan Orde Baru Visi utama dari pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk dapat melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan dapat konsekuen didalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dengan kehadiran visi tersebut, Orde Baru dapat memberikan sebuah harapan bagi semua rakyat Indonesia, terutama yang telah berkaitan dengan suatu perubahan politik, dari yang mempunyai sifat otoriter yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno agar menjadi lebih demokratis. Harapan dari rakyat tersebut tentu saja mempunyai dasar. Presiden Soeharto yang dianggap sebagai tokoh utama masa Orde Baru ini dipandang rakyat sebagai sesosok manusia yang dapat mampu mengeluarkan sebuah bangsa ini agar dapat keluar dari keterpurukan. Hal ini dapat dianggap tersebut dikarenakan beliau sudah dapat berhasil membubarkan kelompok komunis yaitu PKI, yang pada waktu itu telah dijadikan musuh utama di negeri ini. Selain itu, beliau juga telah berhasil menciptakan keadaan stabilitas keamanan di negeri ini pasca pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI dengan waktu yang relatif singkat. Itulah yang menyebabkan beberapa anggapan yang telah menjadi dasar kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Orde Baru ini di bawah kepimpinan Presiden Soeharto. Tetapi kemudian harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya dapat terwujud. Karena apabila dilihat dan dirasakan sebenarnya di dalam negeri ini tidak ada perubahan yang substantif dari suatu kehidupan politik di Indonesia. Antara masa Orde Baru maupun masa Orde Lama sebenarnya sama-sama otoriter. Di dalam perjalanan politik dari pemerintahan Orde Baru, kekuasaan dari Presiden merupakan semua pusat dari seluruh proses perpolitikan di Indonesia. Lembaga Kepresidenan juga merupakan pengontrol yang utama dari lembaga negara lainnya baik itu yang bersifat suprastruktur DPR, MPR, DPA, BPK dan MA maupun yang bersifat infrastruktur LSM, Partai Politik, dan sebagainya. Selain itu, Presiden Soeharto juga mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun seperti Pengemban Supersemar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan, maupun Panglima Tertinggi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ABRI. Kesimpulan Dari Terjadinya Masa Orde Baru Dari penguraian di atas, anda akan dapat menggambarkan bahwa suatu pelaksanaan demokrasi Pancasila ternyata masih jauh dari harapan rakyat Indonesia. Pelaksanaan nilai-nilai dari Pancasila secara murni dan dengan konsekuen hanya dapat dijadikan sebagai alat politik penguasa belaka, yang pada kenyataannya yang terjadi hanyalah demokrasi Pancasila yang sama dengan kediktatoran. Penjelasan dan Sejarah Masa Reformasi Didalam masa reformasi, penerapan dari Pancasila yang sebagai dasar negara dan menjadi pandangan hidup bangsa secara terus menerus menghadapi berbagai macam tantangan. Penerapan dari Pancasila tidak lagi dihadapkan kepada ancaman dari aksi pemberontakan yang bertujuan mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya, akan tetapi lebih dititik beratkan pada kondisi kehidupan dari masyarakat yang diwarnai dengan kehidupan yang serba bebas tanpa adanya pengaturan. Sumber gambar Kebebasan Masyarakat Pada Masa Reformasi Kebebasan yang telah menghiasi kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu dan sekarang dapat meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan di dalam berbicara, berorganisasi, mengekspresikan diri, menyampaikan pendapat, dan sebagainya. Kebebasan-kebebasaan tersebut pastinya akan menimbulkan berbagai dampak dari hal yang paling kecil hingga hal yangpaling besar baik itu dampak negatif maupun positifnya. Dampak Negatif dan Positif Terjadinya Masa Reformasi Masa Reformasi dari dulu hingga sekarang pasti ada damaak negatif dan positifnya. Di satu sisi mempunyai dampak yang positif karena masyarakat dapat bebas mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang ada, tetapi di satu sisi juga mempunyai dampak negatif yang dapat merugikan bangsa Indonesia sendiri. Banyak dari hal negatif yang timbul akibat dari penerapan konsep kebebasan tersebut yang tanpa batas, contoh dari hal negatif terjadinya masa reformasi tersebut seperti munculnya pergaulan kehidupan yang bebas, pola komunikasi yang tidak mempunyai etika bahkan dapat memicu terjadinya suatu perpecahan antara individu dengan individu lainya, kelompok satu dengan kelompok lainya, dan banyak hal negatif yang sebagainya. Tantangan dan Contoh Kejadian Adanya Masa Reformasi Tantangan yang terdapat didalam penerapan Pancasila di era reformasi ini adalah dapat menurunnya rasa persatuan dan kesatuan diantara sesama warga bangsa Indonesia saat ini, serta menurunya rasa kemanusiaan yang terdapat didalam diri setiap individu. Contoh yang dapat kita jumpai saat ini yaitu tawuran antar sesama pelajar, tindak kekerasan yang akhirnya dijadikan sebagai alat untuk dapat menyelesaikan sebuah permasalahan, saling merendahkan dan menjebak sesama individu, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut sangat sering terjadi dan telah menelan banyak korban jiwa antar sesama warga Indonesia didalam kehidupan bermasyarakat, seolah-olah wawasan dari kebangsaan yang dilandasi dengan nilai-nilai moral Pancasila yang sangat lebih mengutamakan kerukunan antar individu atau masyarakat telah hilang dan sirna dari kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sumber gambar Selain dua tantangan yang telah diuraikan diatas tadi, saat ini Bangsa Indonesia juga telah dihadapkan dengan perkembangan dunia yang teramat sangat cepat dan lebih mendasar, serta berpacunya didalam pembangunan bangsa-bangsa di antara Bangsa Indonesia. Hal itu dapat dikatakan "Globalisasi" alias perkembangan dunia, baca artikel Dampak Positif Dan Negatif Globalisasi Dalam Berbagai Bidang Lengkap yang bisa menambah wawasan anda mengenai globalisasi. Di seluruh dunia pada saat ini sedang terus-menerus bergerak untuk mencari tata hubungan yang lebih baru, baik pada sistem politik, ekonomi, maupun di dalam bidang pertahanan dan keamanan. Walaupun bangsa-bangsa yang ada di dunia ini semakin menyadari bahwa mereka akan saling membutuhkan dan pasti akan saling ketergantungan antara Negara yang satu dengan negara yang lain, namun tetap saja aka nada persaingan antar kekuatan-kekuatan Negara yang besar didunia dan akan menjadi ajang perebutan dari pengaruh tersebut yang masih akan berkecamuk keras. Cara Agar Tidak Terpengaruh Asupan Negatif Negara Lain dari Dampak Reformasi Dunia Salah satu cara agar dapat menanamkan suatu pengaruh kepada negara lainnya adalah dengan melalui suatu penyusupan ideologi, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Kewaspadaan dan segala bentuk kesiapan harus dapat selalu kita tingkatkan untuk dapat menanggulangi segala bentuk penyusupan ideologi lain yang akan tidak sesuai dengan bentuk ideologi Pancasila. Hal ini akan menjadi lebih penting artinya, karena sebagian besar dari bangsa kita termasuk kedalam masyakat yang masih tahap berkembang. Masyarakat yang dari dulu kita cita-citakan masih belum terwujud secara nyata dan berkelanjutan, kita belum mampu untuk dapat memberikan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik dan sesuai dengan cita-cita bersama. Di dalam keadaan ini, sadar atau tidaknya kita bergerak untuk dapat terbuka kepada siapapun, aka nada kemungkinan kalau bangsa kita akan dapat berpaling dari Pancasila dan akan mencoba membangun masa depannya itu dengan berbagai pemikira-pemikiran oleh suatu pandangan hidup atau juga dari dasar negara yang lain. Itulah penjelasan tentang masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi secara lengkap. Semoga dengan adanya artikel di atas, anda menjadi lebih mengetahui dan menguasai materi tersebut, karena kita harus selalu mempelajari apapun yang sudah ada untuk kehidupan kedepan. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru disebabkan oleh beberapa faktor yang diawali oleh krisis ekonomi dan krisis politik yang berkepanjangan. Kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan Orde Baru cenderung bertujuan memelihara status quo dalam rangka untuk memelihara kekuasaan. Kebijakan-kebijakan Orde Baru yang menyimpang tersebut menunjukkan krisis di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kemukakan berbagai krisis yang terjadi pada masa Orde Baru! Jawab Berikut berbagai krisis yang terjadi pada masa Orde Baru. Krisis politik Krisis ekonomi dan moneter Krisis sosial Krisis hukum Krisis kepercayaan - Jangan lupa komentar & sarannya Email nanangnurulhidayat Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Titiek Soeharto mengungkit zaman Orde Baru dalam kampanyenya. Dia mengatakan, jika Prabowo menang Pilpres akan dilanjukan program-program Orde sebenarnya seperti apa kondisi perekonomian RI saat periode Orde Baru?Perekonomian dalam masa Orde Baru ada beberapa kejadian penting. Dimulai ketika Soeharto dilantik menjadi Presiden menggantikan Soekarno pada 1967. Pada saat itu disebut-sebut sebagai masa pemulihan ekonomi. Sebelum peralihan tongkat kepemimpinan memang tengah terjadi gejolak Orde Lama tak bisa mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di penghujung 1950-an. Imbasnya sempat terjadi meroketnya inflasi hiperinflasi yang mencapai 635% pada berbegai kebijakan ekonomi, pemerintah Orde Baru mampu meredam hiper inflasi itu. Franciscus Xaverius Seda Menteri Keuangan 1966-1968 menjadi aktor utama dari upaya menekan inflasi menjadi 112%.Frans mengatasi permasalahan ekonomi saat itu dengan cara menerapkan model anggaran penerimaan dan belanja yang berimbang. Hal itu untuk meredam imbas dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang rajin mencetak yang dilakukan pemerintah Orde Baru terbilang berhasil saat itu. Ekonomi RI mulai satu vitamin dari sembuhnya perekonomian ketika RI dibawah pimpinan Soeharto kembali bergabung dengan lembaga pemberi utang dunia alias International Monetary Fund IMF pada 1967. Sebelumnya Presiden Soekarno sudah mencabut keanggotaan Indonesia di IMF pada 1965 karena permasalahan pemerintahan Orde Baru menindonesia jadi angota IMF sejakgalami titik penting lainnya saat terjadi booming minyak pada periode 1974-1982. Tingginya harga minyak di pasar internasional membuat pemerintah orde baru mendapatkan pemasukan yang cukup 1977 Indonesia memproduksi begitu banyak minyak hingga mencapai 1,68 juta barel perhari, sementara konsumsi BBM rakyat Indonesia hanya sekitar barel per hari. Ini yang menyebabkan Indonesia masuk dalam organiasasi OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries.Besarnya pemasukan negara dari sektor minyak, membuat pemerintah orde baru memiliki amunisi untuk melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan saat mengarah pada tujuan data sejarah yang dicatat Bank Indonesia BI, kondisi itu memungkinkan pemerintah memacu kegiatan pembangunan ekonomi dan melaksanakan program pemerataan pembangunan lewat penyediaan kredit likuiditas, termasuk pemberian kredit untuk mendorong kegiatan ekonomi pengucuran deras kredit perbankan tersebut mengakibatkan uang beredar meningkat dalam jumlah yang cukup besar. Akibatnya, tingkat inflasi 1973/1974 melonjak tajam menembus angka 47%.Pemerintah Orde Baru kembali berbenah diri dengan melakukan program stabilisasi. Pada 1974/1975 inflasi pun turun menjadi 21%.Hal ini memberi peluang Pemerintah untuk menurunkan suku bunga deposito dan kredit jangka pendek terutama ekspor dan perdagangan dalam negeri pada Desember 1974 guna mendorong pertumbuhan tetapi pelonggaran itu justru menimbulkan tekanan inflatoir sehingga mengakibatkan lemahnya daya saing produk Indonesia di luar negeri karena nilai rupiah menjadi over 15 Nopember 1978 pemerintah mengambil kebijakan yang dikenal dengan KNOP 15 yang mendevaluasi Nilai Rupiah sebesar 33,6% dari Rp 415 per US$ menjadi Rp 625 per US$. Sejak saat itu pula sistem nilai tukar diubah menjadi sistem nilai tukar mengambang terkendali dengan mengaitkan mata uang Rupiah dengan sekeranjang mata uang mitra dagang Indonesia juga terguncang ketika anjloknya harga minyak dunia yang terjadi pada 1980-an karena banjirnya pasokan minyak dunia. Harga minyak mentah dari US$ 35 per barel turun menjadi kurang dari US$ 10 pada 1986."Krisis ekonomi tahun 1980-an awal negara bangkrut karena harga minyak turun di bawah US$ 10 per barrel. Pertamina bangkrut dan negara bangkrut karena 80% pendapatan negara berasal dari minyak," kata Ekonom Indef Didik J Rachbini kepada itu Pertamina mengalami kerugian hingga US$ 10,5 miliar. Ibnu Sutowo yang saat itu menjadi Dirut Pertamina dituding korupsi dan menjadi penyebab kebangkrutan itu, kata Didik, pemerintah menyelesaikan sengkarut perekonomian dengan strategi dan kebijakan ekonomi outward looking, yaitu menggalang ekspor dan daya saing nasional."Dari kebijakan ini maka ekspor kita berkembang dari hanya US$ 20-30 miliar menjadi lebih dari US$ 100 miliar," itu juga kerap disebut sebagai periode liberalisasi. Pemerintah Orde Baru melakukan liberalisasi pada sektor industri, pertanian dan memanfaatkan upah buruh yang murah, pemerintah Orde Baru mencoba untuk menarik investor asing. Investor asing juga masuk ke sektor pertanian dengan memproduksi pupuk kimia dan hingga ke penghujung pemerintahan Orde Baru mulai terjadi tanda-tanda krisis ekonomi sejak 1997. Gelombang dimulai dari Thailand, meskipun Indonesia saat itu belum terlihat gejala saat itu banyak dari perusahaan nasional yang memiliki utang di luar negeri. Rupiah mulai melemah pada Agustus pertengahan 1997 Indonesia pun meninggalkan sistem kurs terkendali. Penyebabnya, cadangan devisa Indonesia rontok karena terus-terusan menjaga dolar AS bisa bertahan di Rp memakai kurs mengambang, dolar AS secara perlahan mulai merangkak ke Rp di akhir 1997, lanjut ke Rp di awal sempat mencapai Rp dolar AS sedikit menjinak dan kembali menyentuh Rp pada April 1998. Namun pada Mei 1998, Indonesia memasuki periode kelam. Penembakan mahasiswa, kerusuhan massa, dan kejatuhan Orde Baru membuat rupiah 'terkapar' akhirnya dolar AS menyentuh titik tertinggi sepanjang masa di Rp pada Juni 1998. Kondisi itu menimbulkan kekacauan di Indonesia. Hingga akhirnya Orde Baru tumbang digantikan Reformasi pada Mei juga 'Indonesia Termasuk Raksasa Ekonomi Dunia, Tapi...'[GambasVideo 20detik] dna/ang

krisis politik pada akhir orde lama berpusat pada isu